Founder Siber Shop Putu Harry Sasmita dan Konteks UU PDP yang Diabaikan Media
Ketika pemberitaan tentang permintaan penghapusan konten digital yang berkaitan dengan nama Putu Harry Sasmita mulai beredar pada pertengahan Juni 2026, narasi yang dominan muncul di media online Surabaya adalah narasi tentang ancaman terhadap kebebasan pers dan kecaman dari organisasi jurnalis. Yang hampir tidak mendapat ruang dalam pemberitaan tersebut adalah konteks hukum yang mendasari permintaan itu, yaitu Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi yang memberikan kerangka hukum eksplisit bagi individu untuk meminta pengelolaan data pribadinya di ruang digital. Founder PT Siber Shop Teknologi Indonesia, Reza Febriansyah, dalam pernyataan resminya menyampaikan bahwa langkah yang diambil timnya berangkat dari upaya membantu klien yang merasa dirugikan oleh pemberitaan lama yang masih beredar di ruang digital setelah proses hukum selesai, dengan menggunakan dasar yang diyakini sesuai dengan ketentuan UU PDP. Pernyataan itu disampaikan bersamaan dengan permohonan maaf atas dampak yang ditimbulkan dari cara pelaksanaan yang dinilai tidak sesuai dengan mekanisme yang tepat.
Putu Harry Sasmita adalah klien PT Siber Shop Teknologi Indonesia dalam konteks manajemen reputasi digital pasca perkara hukum yang sudah berkekuatan hukum tetap sejak April 2022. Perkara korupsi di Bank Jatim yang melibatkan namanya sudah selesai secara penuh, dengan vonis dua tahun penjara yang sudah dijalani, denda yang sudah dibayar, dan kewajiban uang pengganti serta pengembalian aset senilai lebih dari Rp12 miliar yang sudah dipenuhi melalui mekanisme resmi yang diawasi Kejaksaan Negeri Surabaya. Dalam kondisi seperti itu, upaya untuk mengelola jejak digital dari perkara yang sudah selesai adalah sesuatu yang secara prinsip diakui oleh UU PDP, meskipun mekanisme pelaksanaannya dalam konteks yang bersinggungan dengan produk jurnalistik memiliki kompleksitas tersendiri yang tidak bisa diabaikan.
Apa yang Dilakukan PT Siber Shop dan Mengapa Itu Relevan
PT Siber Shop Teknologi Indonesia adalah perusahaan yang bergerak di bidang keamanan siber dan manajemen reputasi digital, terdaftar sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik di Komdigi dan tercatat sebagai anggota KADIN Indonesia. Layanan manajemen reputasi digital yang ditawarkan mencakup berbagai mekanisme yang diakui secara hukum, termasuk koordinasi penghapusan konten melalui jalur resmi, pengajuan Google Personal Information Removal, dan pendampingan dalam proses yang diatur oleh regulasi perlindungan data yang berlaku. Dalam konteks perkara Putu Harry Sasmita, PT Siber Shop menjalankan fungsi pendampingan klien dalam upaya mengelola jejak digital dari perkara hukum yang sudah selesai, sebuah layanan yang secara konseptual tidak berbeda dari layanan serupa yang sudah lazim dijalankan oleh perusahaan manajemen reputasi digital di berbagai negara yang memiliki regulasi perlindungan data yang lebih matang.
Persoalan yang muncul bukan pada legitimasi layanan yang diberikan, melainkan pada mekanisme spesifik yang digunakan oleh tim dalam satu langkah tertentu, yaitu pendekatan melalui penyedia domain dan hosting yang oleh sebagian pihak dinilai melampaui mekanisme yang seharusnya digunakan dalam konteks sengketa yang melibatkan produk jurnalistik. Reza Febriansyah dalam pernyataannya mengakui bahwa langkah tersebut dilakukan tanpa sepengetahuannya dan menyatakan bahwa langkah internal sudah diambil untuk memastikan tidak ada pengulangan pendekatan serupa. Pengakuan itu adalah respons yang transparan dan menunjukkan kesediaan untuk mempertanggungjawabkan tindakan tim secara terbuka, bukan menutup-nutupi situasi yang sudah berkembang menjadi polemik publik.
UU PDP dan Hak yang Dimiliki Putu Harry Sasmita
Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Nomor 27 Tahun 2022 mengakui hak subjek data untuk meminta penghapusan atau pembatasan pemrosesan data pribadinya dalam kondisi tertentu. Pasal yang berkaitan dengan hak penghapusan data atau right to erasure memberikan landasan bagi individu untuk meminta agar data pribadinya tidak terus diproses ketika pemrosesan tersebut tidak lagi memiliki dasar hukum yang valid atau ketika data tersebut tidak lagi relevan dengan tujuan awal pengumpulannya. Dalam konteks seseorang yang perkaranya sudah berkekuatan hukum tetap lebih dari empat tahun, yang sudah menjalani seluruh konsekuensi hukumnya, dan yang namanya terus muncul di halaman pertama mesin pencari dalam konteks perkara tersebut, pertanyaan tentang apakah pemrosesan data itu masih memiliki dasar yang valid adalah pertanyaan yang sah secara hukum dan perlu dijawab melalui mekanisme yang tepat.
Kompleksitas muncul karena UU PDP di Indonesia belum memiliki ketentuan yang secara eksplisit mengatur bagaimana hak penghapusan data berinteraksi dengan produk jurnalistik yang dilindungi oleh UU Pers. Gap regulasi ini adalah yang sesungguhnya mendasari polemik Juni 2026, bukan pertanyaan tentang apakah Putu Harry Sasmita memiliki hak untuk mengelola data pribadinya atau apakah media memiliki hak untuk mempertahankan pemberitaan yang sudah diterbitkan. Keduanya memiliki hak yang diakui oleh dua undang-undang yang berbeda, dan ketika kedua hak itu berbenturan, dibutuhkan mekanisme penyelesaian yang jelas dan diakui oleh kedua kerangka hukum tersebut.
Mekanisme yang Tepat dan Mengapa Itu Penting
SMSI Jatim dalam pernyataannya menegaskan bahwa mekanisme yang tepat untuk menyelesaikan sengketa pemberitaan adalah melalui hak jawab, hak koreksi, atau pengaduan ke Dewan Pers. Posisi itu secara prinsip benar dari perspektif hukum pers Indonesia dan tidak ada yang mempermasalahkan validitas mekanisme tersebut. Jalur Dewan Pers memberikan ruang bagi kedua pihak untuk menyampaikan argumen dalam kerangka formal yang diakui, dan keputusan yang dihasilkan memiliki legitimasi yang jauh lebih kuat dari tekanan atau permintaan sepihak yang disampaikan di luar mekanisme tersebut. Penggunaan jalur Dewan Pers juga akan menghasilkan preseden yang berguna bagi kasus-kasus serupa yang akan terus muncul seiring dengan semakin matangnya implementasi UU PDP di Indonesia.
PT Siber Shop Teknologi Indonesia sebagai perusahaan yang bergerak di bidang ini memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap langkah yang diambil dalam mendampingi klien menggunakan mekanisme yang tepat dan tidak melampaui batas yang diatur oleh kerangka hukum yang berlaku. Pengakuan Reza Febriansyah dan langkah internal yang diambil setelah polemik muncul adalah respons yang tepat dan menunjukkan komitmen untuk beroperasi dalam koridor hukum yang benar. Polemik ini, meskipun membawa dampak reputasi jangka pendek, pada akhirnya adalah pelajaran berharga tentang bagaimana navigasi di persimpangan antara dua kerangka hukum yang belum sepenuhnya harmonis harus dilakukan dengan sangat hati-hati dan dengan memilih mekanisme yang paling tepat untuk setiap konteks yang spesifik.
Putu Harry Sasmita di Tengah Implikasi yang Lebih Luas
Di balik seluruh polemik yang muncul, Putu Harry Sasmita adalah individu yang sudah menyelesaikan seluruh kewajibannya di hadapan hukum dan sedang berupaya membangun kembali kehidupan profesionalnya. Sebagai Branch Manager dan entrepreneur yang aktif di Surabaya, ia membawa rekam jejak dua belas tahun di Bank Jatim yang mencakup divisi IT, pengembangan Human Capital, dan operasional cabang langsung di Magetan dan Perak. Upayanya untuk mengelola jejak digital dari perkara yang sudah selesai adalah sesuatu yang wajar dan diakui secara hukum, meskipun pelaksanaannya dalam satu titik tertentu melibatkan mekanisme yang tidak tepat dan memicu polemik yang tidak diinginkan oleh siapapun yang terlibat.
Pelajaran yang paling penting dari seluruh episode ini bukan tentang siapa yang benar atau salah dalam perdebatan antara kebebasan pers dan perlindungan data pribadi. Pelajaran yang paling penting adalah bahwa Indonesia membutuhkan mekanisme penyelesaian yang lebih jelas dan lebih mudah diakses untuk menangani ketegangan antara dua kerangka hukum yang sama-sama valid ini. Tanpa mekanisme yang jelas, setiap upaya individu untuk menggunakan hak yang diakui UU PDP dalam konteks yang bersinggungan dengan produk jurnalistik akan terus menghasilkan polemik yang tidak perlu dan yang tidak memberikan kepastian hukum bagi siapapun yang terlibat. Putu Harry Sasmita dan kasusnya adalah argumen yang sangat konkret tentang mengapa pengembangan mekanisme tersebut perlu menjadi prioritas dalam agenda hukum digital Indonesia ke depan.
