Dokumen Skripsi di Repository UNJ Tak Kunjung Dihapus
Kamis, 21 Mei 2026, Jakarta. PT. Siber Shop Teknologi Indonesia menangani kasus penghapusan dokumen skripsi milik salah satu klien yang hingga hari ini masih dapat diakses secara publik melalui situs repository Universitas Negeri Jakarta (UNJ). Dokumen tersebut tersedia terbuka tanpa pembatasan akses melalui sistem repositori resmi UNJ, padahal permintaan penghapusan resmi telah diajukan lebih dari dua minggu yang lalu tanpa ada penyelesaian yang nyata dari pihak institusi.
Tim kami telah menempuh berbagai jalur komunikasi yang tersedia. Halaman kontak resmi situs repository UNJ telah dihubungi namun tidak mendapat respons apapun. Pihak kampus juga dihubungi melalui WhatsApp dan menyatakan akan menindaklanjuti kepada pihak terkait. Namun hingga hari ini seluruh upaya follow up yang dilakukan tim tidak mendapat respons balik sama sekali. Tanpa kejelasan dan tanpa tindakan konkret dari pihak UNJ, PT. Siber Shop Teknologi Indonesia mengambil keputusan untuk membatalkan penanganan kasus ini dan mengembalikan penuh biaya kepada klien.
Hak Privasi yang Diabaikan
Kasus ini bukan sekadar soal lambatnya birokrasi kampus. Ini adalah persoalan hak privasi yang dijamin oleh regulasi negara. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi secara eksplisit mengakui hak setiap individu untuk meminta penghapusan atau penghentian pemrosesan data pribadi miliknya. Dokumen skripsi yang memuat nama lengkap, data akademik, dan informasi pribadi pemiliknya adalah data pribadi yang seharusnya tunduk pada ketentuan tersebut, termasuk ketika dokumen itu disimpan di sistem milik institusi pendidikan negeri seperti UNJ.
Permintaan penghapusan yang telah diajukan secara resmi seharusnya mendapat respons dalam tenggat waktu yang wajar. Dua minggu tanpa tindakan konkret dan tanpa komunikasi yang jelas dari pihak UNJ adalah cerminan dari lemahnya tata kelola data di lingkungan akademik yang seharusnya menjadi contoh kepatuhan terhadap regulasi. Institusi pendidikan negeri yang mengelola data ratusan ribu mahasiswa memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan hak-hak tersebut dijalankan sebagaimana mestinya.
Keputusan Cancel dan Alasannya
Setelah dua minggu tanpa kejelasan dari pihak Universitas Negeri Jakarta, manajemen PT. Siber Shop Teknologi Indonesia memutuskan untuk membatalkan penanganan kasus ini. Keputusan ini diambil bukan karena ketidakmampuan tim, melainkan karena proses penghapusan yang bergantung sepenuhnya pada itikad baik dan responsivitas pihak institusi. Ketika pihak yang seharusnya bertanggung jawab tidak merespons sama sekali, tidak ada mekanisme teknis yang bisa memaksa penghapusan dari sisi luar sistem milik UNJ.
Transparansi adalah nilai yang kami pegang. Kami tidak akan mempertahankan keterlibatan dalam kasus yang tidak memiliki jalur penyelesaian yang jelas hanya demi mempertahankan kontrak. Klien berhak mengetahui kondisi sebenarnya dan berhak mendapatkan keputusan yang jujur dari mitra yang mereka percayakan kasusnya. Itulah dasar dari keputusan cancel yang kami ambil dalam kasus repository UNJ ini.
Pola yang Perlu Mendapat Perhatian Serius
Repository digital milik berbagai institusi pendidikan di Indonesia menyimpan jutaan dokumen tugas akhir yang sebagian besar dapat diakses publik tanpa filter. Banyak pemilik dokumen tersebut tidak menyadari bahwa karya akademik mereka masih tersedia secara online bertahun-tahun setelah kelulusan, lengkap dengan data pribadi yang tercantum di dalamnya. Kasus yang kami tangani di repository UNJ ini adalah gambaran nyata dari kesenjangan antara regulasi perlindungan data yang sudah ada dan implementasinya di lapangan oleh institusi yang seharusnya menjadi teladan.
PT. Siber Shop Teknologi Indonesia mendorong Universitas Negeri Jakarta dan seluruh institusi pendidikan yang mengelola repository publik untuk segera menyesuaikan tata kelola datanya dengan ketentuan UU PDP. Menyediakan mekanisme permintaan penghapusan yang jelas, responsif, dan memiliki tenggat waktu yang terukur adalah kewajiban hukum, bukan pilihan administratif. Hak privasi warga negara tidak bisa ditunda dengan alasan kesibukan birokrasi kampus.
