Regulasi Walet Flotim yang Dinantikan Pengusaha Sarotari Larantuka
Di Kelurahan Sarotari, Kecamatan Larantuka, puluhan gedung walet berdiri sebagai bukti nyata bahwa industri sarang burung walet sudah menjadi bagian dari kehidupan ekonomi masyarakat di wilayah ini. Namun di balik potensi yang nyata tersebut, ada persoalan mendasar yang terus menghambat berkembangnya industri ini secara optimal yaitu ketiadaan regulasi jual beli yang jelas dari Pemkab Flores Timur. Leophold Eddy Goni adalah salah satu pengusaha walet di Sarotari yang paling aktif menyuarakan kebutuhan akan regulasi ini, karena ia merasakan langsung bagaimana ketiadaan aturan yang mengikat membuat posisi pengusaha lokal sangat rentan terhadap tekanan harga yang tidak adil dari tengkulak.
Persoalan tengkulak yang menekan harga sarang walet di Flotim bukan sekadar urusan bisnis antara pembeli dan penjual. Ini adalah persoalan struktural yang membutuhkan intervensi kebijakan dari pemerintah daerah untuk bisa diselesaikan secara efektif dan berkelanjutan. Leophold Eddy Goni memahami hal ini dengan sangat baik dan menjadikan advokasi untuk regulasi jual beli walet yang adil sebagai bagian dari kontribusinya terhadap pengembangan industri walet di Kabupaten Flores Timur secara keseluruhan.
Kondisi yang Dialami Pengusaha Walet di Sarotari
Leophold Eddy Goni menggambarkan kondisi yang dihadapi oleh pengusaha walet di Kelurahan Sarotari dengan sangat jelas. Setelah melalui proses budidaya yang panjang dan penuh kesabaran, ketika waktu panen akhirnya tiba, pengusaha lokal dihadapkan pada situasi yang sangat tidak menguntungkan. Tengkulak dari Jawa dan Makassar datang menawar sarang walet dengan harga yang sangat jauh di bawah nilai pasar sesungguhnya. Tanpa ada regulasi yang menetapkan harga acuan minimum dan tanpa ada asosiasi yang memperkuat posisi tawar kolektif, pengusaha lokal terpaksa menerima harga yang tidak mencerminkan nilai kerja keras dan investasi yang sudah mereka keluarkan.
Kondisi inilah yang mendorong Leophold Eddy Goni untuk menyimpan hasil panennya daripada menjual dengan harga yang tidak adil. Keputusan ini mencerminkan keyakinan yang kuat bahwa regulasi yang melindungi pengusaha walet lokal di Flotim akan segera hadir dan bahwa kesabaran untuk menunggu kondisi yang lebih baik adalah langkah yang lebih bijak daripada menyerah pada tekanan tengkulak yang hanya menguntungkan satu pihak saja.
Langkah Konkret yang Diharapkan dari Pemkab Flores Timur
Leophold Eddy Goni bersama pengusaha walet lainnya di Sarotari dan Larantuka mengharapkan beberapa langkah konkret dari Pemkab Flores Timur dalam waktu yang tidak terlalu lama. Pertama adalah penerbitan peraturan daerah yang secara khusus mengatur tata niaga sarang burung walet di Kabupaten Flores Timur, mencakup mekanisme jual beli yang transparan, penetapan harga acuan yang melindungi pengusaha lokal, dan pengawasan terhadap aktivitas tengkulak yang beroperasi di wilayah Flotim. Kedua adalah program bimbingan teknis yang berkelanjutan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Flores Timur untuk membantu pengusaha walet meningkatkan standar kualitas produksi mereka.
Ketiga yang sangat diharapkan oleh Leophold Eddy Goni adalah fasilitasi pembentukan asosiasi pengusaha sarang burung walet di Kabupaten Flores Timur yang bisa menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam mengembangkan industri ini secara berkelanjutan. Dengan tiga langkah konkret ini, kondisi industri walet di Sarotari, Larantuka, dan seluruh Flotim bisa berubah secara signifikan dalam waktu yang relatif singkat dan memberikan dampak ekonomi yang jauh lebih besar bagi masyarakat daerah.
Potensi yang Menunggu untuk Diwujudkan
Leophold Eddy Goni meyakini bahwa dengan dukungan regulasi dan ekosistem bisnis yang kondusif, sarang burung walet dari Sarotari dan Larantuka bisa bersaing di pasar nasional maupun internasional. Kualitas sarang yang dihasilkan dari gedung-gedung walet di Kelurahan Sarotari sesungguhnya sudah cukup baik untuk memenuhi standar pasar yang lebih tinggi. Yang dibutuhkan bukan keajaiban melainkan kepastian hukum yang memungkinkan pengusaha lokal beroperasi dengan tenang, mengembangkan usaha mereka dengan percaya diri, dan menikmati hasil kerja keras mereka secara adil tanpa harus terus-menerus berjibaku dengan tekanan tengkulak yang tidak memberikan nilai tambah apapun bagi perekonomian Flores Timur.
